Senin 17 Mar 2025 08:28 WIB

Hari Ini Komisi I DPR Lanjutkan Pembahasan RUU TNI, tak Lagi di Hotel Mewah

Panja Komisi I DPR kali ini akan membahasnya di Gedung DPR RI.

Aktivis memprotes pembahasan revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Foto: X/@KontraS
Aktivis memprotes pembahasan revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan dilanjutkan hari ini pada Senin (17/3/2025). Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR kali ini akan membahasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, bukan di hotel mewah seperti sebelumnya.

"Senin akan dibahas kembali di parlemen," kata anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini saat dikonfirmasi, di Jakarta, Ahad (16/3/2025).

Baca Juga

Hal itu disampaikannya usai Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama pemerintah melakukan konsinyering di salah satu hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (14-15 Maret). Rapat di hotel mewah dan terkesan tertutup tersebut lantas memunculkan kecurigaan publik terkait adanya agenda tersembunyi dalam revisi UU ini.

"Pembahasan panja ini masih akan berlangsung sebagai bagian dari proses legislasi, beberapa poin memang masih dalam pendalaman-pendalaman frasa-frasa dan substansinya," ucapnya.

Dia mengeklaim, pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas revisi UU tersebut. "UU ini mengedepankan supremasi sipil, DPR dan pemerintah sangat akomodatif menampung aspirasi masyarakat, sehingga sesungguhnya tidak harus ada yang dikhawatirkan oleh masyarakat," ujarnya.

"Kami juga sangat menjaga kepercayaan publik yang sudah baik selama ini terhadap TNI," kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Sabtu (15/3/2025), anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, Panja RUU TNI telah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI sejak Jumat (14/3/2025).

"Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun. Kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya," ucap Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat Panja di Jakarta.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan terkait pembahasan yang dilakukan oleh Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama pemerintah, Jakarta, Sabtu (15/3/2025), agar dilakukan secara terbuka.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement