REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir yang terjadi di kawasan Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir disebut sebagai masalah klasik. Pasalnya, hampir setiap tahun selalu terjadi banjir di kawasan itu, khususnya Jakarta. Tak hanya itu, terdapat pula siklus banjir besar yang biasa terjadi setiap lima tahun sekali.
Ketua DPRD Provinsi Jakarta Khoirudin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah berupaya maksimal untuk menangani banjir. Namun, banjir tetap terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Alhasil, ikhtiar yang selama ini dilakukan seolah tidak pernah dilakukan. Padahal, Pemprov Jakarta sudah berupaya sekuat tenaga untuk bisa menangani banjir.
"Namun memang faktanya curah hujan luar biasa. Kami terus berikhtiar dan memang mudah-mudahan ke depan dengan adanya Ketua Dewan Aglomerasi dapat mudah mengatasi banjir untuk Jakarta dan sekitarnya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Kendati demikian, DPRD Provinsi Jakarta akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan penanganan banjir yang dilakukan Pemprov Jakarta. Apalagi, pihaknya telah menyetujui anggaran penanganan banjir.
"Itu harus dipertanggungjawabkan oleh SKPD dan kami meninjau langsung pelaksanaannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan bersama-sama eksekutif dan legislatif masalah banjir Jakarta dapat kita atasi dengan segera," ujar Khoirudin.
Menurut Khoirudin, salah satu penyebab banjir selain tingginya curah hujan adalah pendangkalan yang terjadi di sungai-sungai. Pendangkalan yang terjadi itu menyebabkan air yang mengalir dari hulu tidak sepenuhnya tertampung.
"Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya," ujar dia.
Karena itu, Khoirudin menyarankan kepada pemerintah agar segera melakukan pengerukan terhadap seluruh saluran air dan sungai. Ia menilai, pengerukan itu tidak hanya dilakukan selama periode tertentu, melainkan sepanjang waktu.
"Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan. Karena memang ini PR kita bersama," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika