REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader Banteng tak ikut retret kepala daerah di Magelang. Menurut Tito, undangan yang disampaikan sejatinya untuk kepala daerah bukan partai.

"Ini bukan posisi partainya ini posisi kepala daerah," ujar Tito kepada wartawan di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Tito, setelah kepala daerah dipiih oleh rakyat, maka pertanggungjawaban diberikan kepada rakyat. Sementara partai menjadi pengantar atau kursi bagi seseorang untuk memimpin kepala daerah.

Sebelumnya Ketum PDIP Megawati telah mengeluarkan surat instruksi agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan untuk retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi itu dibuat sebagai reaksi atas penahanan yang dilakukan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai PDIP perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut. Pasalnya, para kader PDIP yang telah dilantik menjadi kepala daerah itu telah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

"Jadi, kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, PDIP harus menjelaskan lebih lanjut,” kata dia melalui keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

Ikuti Whatsapp Channel Republika