REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai daerah untuk menggencarkan alternatif pembiayaan selain APBN atau APBD, untuk meningkatkan layanan air minum kepada masyarakat.
Menurut Diana dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, salah satu indikator utama pada RPJMN 2025-2029 adalah tercapainya akses air minum aman untuk 34,15 persen rumah tangga dan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan sebesar 38,07 persen. Namun cakupan jaringan perpipaan saat ini masih 19,76 persen, sehingga masih ada kekurangan sebesar 18,31 persen.
"Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar, sehingga PDAM harus mulai menerapkan alternatif pembiayaan selain APBN atau APBD seperti skema Business to Business (B to B)," kata Diana
ia mengatakan pada Jumat ini bahwa ia telah menghadiri groundbreaking pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Timur/Kertasari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Diana menyampaikan apresiasi kepada Perumda Tirta Air Minum Tirta Rahaja dan Pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah menerapkan skema Business to Business untuk SPAM Bandung Timur/Kertasari ini.
"Sinergi antara pemda, swasta dan pemerintah pusat ini, saya harapkan bisa menghasilkan yang terbaik agar masyarakat bisa mendapatkan air minum. Saya pesan air dari SPAM ini nantinya harus sudah kualitas air minum, bukan hanya kualitas air bersih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika