REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hasil kajian ketatanegaraan MPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk kajian mengenai konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Muzani bertemu dengan Presiden Prabowo selama kurang lebih sejam.
"Kami melaporkan beberapa perkembangan kajian ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kajian dan pandangan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," kata Muzani selepas pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Saat ditanya mengenai kajian itu apakah mencakup kemungkinan adanya amandemen UUD 1945, Muzani menjawab, pada intinya kajian ketatanegaraan yang dibuat MPR RI menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Semua pemikiran yang berkembang di masyarakat, kami diminta untuk menampung, mendengarkan pandangan yang terus berkembang di masyarakat," kata sekjen DPP Partai Gerindra tersebut.
Dalam pertemuan itu, Muzani juga meneruskan berbagai pandangan masyarakat yang diterima MPR RI terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami menyampaikan bahwa program Makan Siang Bergizi adalah sebuah langkah dan proposal yang sangat bagus, meskipun kami juga tahu bahwa ada beberapa catatan yang disampaikan oleh masyarakat. Tetapi, catatan itu adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan program makan siang bergizi," ujarnya.
Catatan-catatan untuk MBG yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. Di antaranya, mencakup keterlambatan distribusi makanan di beberapa daerah dan porsi lauk yang ukurannya belum standar di beberapa tempat.
"Beliau (Presiden) menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensinya dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini," kata Muzani.
Prabowo dalam pertemuan yang sama dengan Muzani juga menyampaikan hasil lawatan ke beberapa negara dalam tiga bulan terakhir, termasuk ke India dan Malaysia pekan lalu. Menurut Muzani, kunjungan kerja Prabowo keluar negeri dilakukan untuk kepentingan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika