REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta untuk membahas anggaran tahun 2025. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai program sekolah swasta gratis.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustinas Hermanto atau Tina Toon mengatakan, Disdik harus merealisasikan program sekolah gratis pada 2025. Namun, program itu tidak boleh menghentikan bantuan sosial pendidikan yang sudah berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Jadi sekolah gratis jalan, itu memang yang kita harapkan, tapi tanpa mematikan bantuan sosial yang sudah ada, yaitu berupa KJP plus dan KJMU," kata dia dalam rapat kerja, Rabu siang.

Ia menjelaskan, APBD DKI Jakarta akan mengalami penambahan sekitar Rp 6 triliun menjadi sekitar Rp 90 triliun pada 2025. Menurut dia, anggaran itu sangat memungkinkan untuk merelaisasikan program sekolah swasta gratis tanpa menghentikan KJP dan KJMU.

"Jadi jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan," ujar dia.

Ia mengakui, selama ini terdapat laporan penyaluran KJP yang tak tepat sasaran. Namun, hal itu tak boleh serta merta dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menghapus program itu. Pasalnya, masih banyak siswa yang membutuhkan KJP.

Ia juga meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta melakukan simulasi terkait program sekolah swasta gratis. Dengan begitu, nantikan akan ditemukan skema yang jelas untuk menjalankan program tersebut.

"Kalau sampai (KJP) dihilangkan atau dihapus, chaos pasti. Dan yang ribut bukan masyarakat, kita dulu yang ribut," ujar Tina Toon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika