REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Politik Mohammad Zulfikar Dachlan menilai, jumlah menteri, wakil menteri (wamen) dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sebanyak 108 orang, merupakan strategi dari Presiden Prabowo. Pada akhirnya akan ada seleksi alam yang membuat KMP lebih ramping.
"Biarkan saja. Saya duga, Pak Prabowo membuka pintu seluasnya, nanti akan ada seleksi alam pada 100 hari pertama. Saya yakin, beliau sudah pikirkan ini sejak lama. Bagian dari strategi," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (22/10/2024)
Dirinya juga tak yakin jika Prabowo mudah dipengaruhi atau ditekan-tekan. Sebagai politisi senior, pemimpin parpol dan mantan militer, Prabowo tentunya punya pertimbangan tersendiri yang sangat independen dalam membentuk KMP.
"Kita harus hormati dong prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau. Saya kira, enggak begitu. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai," bebernya.
Meski demikian, Zulfikar menyebut, keputusan Prabowo membentuk KMP gemuk, punya risiko berat. Karena harus menyediakan anggaran gaji yang gemuk juga.
Belum lagi sengakarut kepegawaian dari kementerian yang dibelah, melahirkan masalah baru. Mulai urusan kantornya di mana, gaji pegawai serta nomenklaturnya. Ditambah lagi banyak badan dan kementerian yang tupoksinya mirip-mirip. Perlu aturan yang jelas untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Bidang ekonomi cukup rumit. Ada dewan ekonomi, badan ekonomi, kemenko perekonomian. Lalu ada kementerian investasi, badan investasi, ditambah badan investasi yang dipimpin Pak Muliaman D Hadad. Jadi, yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB," ungkapnya.
Ekonom Partai Buruh, Gede Sandra sepakat bahwa pembentukan KMP merupakan prerogatif presiden yang harus dihormati. Presiden Prabowo tentunya memiliki alasan membentuk KMP yang terdiri dari 7 menko, 41 menteri, 55 wamen, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.
Gede mengapresiasi sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional. "Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," kata Gede.
Memang betul, tidak semua posisi menteri diisi tokoh parpol atau relawan. Adapula pejabat karier dan profesional yang masuk. Misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Sebelum masuk KMP, dia menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Pria kelahiran Jakarta pada 9 Februari 1968 itu, sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 - Desember 2022) dan Kepala Biro Keuangan Kemendag (Juni 2020 - September 2020).
Demikian pula Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya Presiden Prabowo menjabat Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal.
Sebelum meraih posisi puncak di Kementerian Lingkungan, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 itu, benar-benar menapak dari bawah. Pada 1993, dia mengawali karir sebagai forest ranger atau wirawana KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan) di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020. Kemudian ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.
Pun demikian dengan Dudy Purwagandhi yang dipilih Presiden Prabowo menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi, bukan titipan parpol atau siapa-siapa. Dia murni profesional.
Karier awalnya sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997 hingga 2004. Kemudian naik menjadi General Affair Department Head pada 2004 hingga 2007.
Selanjutnya, Dudy menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.
Setelah itu dia menjabar Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019).
Pada 2019, Dudy mendampingi Prabowo sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilu 2019. Setahun kemudian menjabat Komisaris PLN. Tahun ini, dia sempat menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika