REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memutuskan untuk menangguhkan seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dan mengalihkannya menjadi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan penyesuaian kegiatan belajar mengajar ini berlaku efektif selama tiga hari yakni mulai 27 hingga 29 November 2025.
Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif demi menjaga keselamatan dan keamanan seluruh siswa, guru, dan staf sekolah, seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang di sejumlah daerah. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat mengunjungi Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang, Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (27/11/2025) mengatakan kegiatan pembelajaran harus selalu mengutamakan keselamatan. Jika kondisi tidak memungkinkan, aktivitas pendidikan dapat ditunda atau dialihkan ke metode yang lebih aman.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut penetapan status Tanggap Darurat Bencana memberikan ruang bagi daerah untuk bersikap adaptif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap kebijakan, menurutnya, harus dipastikan tidak menambah beban baru bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.
Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan resmi pemerintah dan petugas di lapangan. “Insya Allah, dengan kehati-hatian dan kebersamaan, kita bisa melewati masa ini dengan baik,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika