REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan kegeramannya dengan impunitas yang dimiliki Israel sementara melakukan kejahatan di Jalur Gaza. Ia mengiyakan soal standar ganda badan internasional jika menyangkut entitas Zionis tersebut.
Hal ini ia sampaikan dalam wawancara khusus dengan Republika pekan ini di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Ia menyatakan, PBB sedianya sudah memiliki Dewan Keamanan yang mandatnya adalah menciptakan dan memelihara perdamaian. “Pertanyaan saya adalah, melihat situasi Gaza, melihat situasi Tepi Barat, melihat situasi di Lebanon, apakah Dewan Keamanan PBB sudah bekerja secara maksimal untuk menghentikan kekerasan? Untuk menghentikan perang? Untuk menghentikan konflik? Kan itu tidak dilakukan,” kata Menlu RI.
Menurutnya, mandat dunia yang dilimpahkan pada Dewan Keamanan PBB belakangan tidak dilakukan secara maksimal. “Dan bahkan di dalam beberapa kali pertemuan yang membahas Palestina, resolusi-resolusi yang mencoba menyelesaikan masalahnya diveto oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” ujar Retno.
Sejak Israel melakukan agresi brutal ke Gaza, sejumlah resolusi gencatan senjata sempat dirundingkan di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, sekutu utama Israel memveto tiga kali upaya tersebut. Baru pada Mei lalu mereka ikut menyepakati resolusi gencatan senjata meski hal itu tak dijalankan Israel.
“Jadi sekali lagi, kalau kita diberi sebuah privilege besar, misalnya kita diberi privilege pemegang hak veto, disitulah terdapat tanggung jawab yang besar. Jadi panggilan kita: tunaikan tanggung jawabmu yang besar itu dengan baik!”
Sebagai seorang ibu dan seorang nenek, Retno menyatakan miris melihat kondisi anak-anak di Gaza. “Dia duduk di atas puing-puing, darahnya ngocor, ada anak-anak yang dia duduk tidak ada apa-apa, kemudian kakinya sudah hanya satu. Apakah potret-potret seperti itu tidak cukup untuk menggerakkan hati kita!? Untuk menyetop semua kekejaman yang dilakukan,” ujarnya.
Ia juga memertanyakan banyaknya hukum internasional yang dilanggar oleh Israel tanpa konsekuensi. “Kok negara tersebut tidak mendapatkan hukuman apapun? Kalau yang melakukan negara lain, saya yakin sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, pasti sudah antre banyak list-nya. Kenapa tidak dengan negara ini!?”
Menlu tak ragu mengiyakan bahwa ada standar ganda terkait Israel di badan-badan Internasional. “Standar ganda, ya! Dan itu panggilan yang terus kita lakukan di dunia internasional. Kalau kita ingin mengatakan bahwa “hormatilah hukum internasional”, maka ada anak kalimat yang tidak kalah pentingnya, “hormatilah hukum internasional secara konsisten”. Kata-kata “konsisten” ini menjadi sangat penting artinya, apalagi dalam melihat situasi Palestina saat ini.”
Pelanggaran Israel...
Ikuti Whatsapp Channel Republika