REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT --  Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bou Habib menyebut bahwa semakin kuatnya kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan berpangkal dari kegagalan Israel mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri perang di Lebanon pada 2006. Gerakan perlawanan dinilainya muncul akibat adanya pendudukan.

"Kalau saja Israel benar-benar menerapkan Resolusi 1701 hingga selesai, mungkin Hizbullah tak akan jadi sekuat dan seeksis saat ini di Lebanon Selatan," kata Bou Habib dalam sebuah wawancara CNN yang direkam sebelum serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (2/10/2024).

Resolusi DK PBB nomor 1701 yang disahkan untuk mengakhiri perang Israel-Hizbullah tersebut memerintahkan kedua belah pihak mematuhi "Garis Biru", yaitu garis batas penarikan tentara Israel dan Hizbullah sepanjang 120 kilometer di perbatasan Israel-Lebanon. Pihak manapun yang menyeberang garis tersebut dipastikan melanggar Resolusi 1701.

Bou Habib mengatakan, bahwa Perdana Menteri Najib Mikati berulang kali menegaskan bahwa keputusan terkait perang tak ditetapkan oleh pihaknya, meski keputusan itu memang selayaknya ditentukan pemerintah. Pasalnya, kondisi di Lebanon Selatan berada di luar kuasa pihaknya, kata Menlu Lebanon.

"Kalau sampai muncul Hizbullah, sebuah gerakan perlawanan, di Lebanon selatan, berarti memang ada pendudukan yang terjadi," kata Bou Habib.

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah semakin parah menyusul masuknya tentara Israel ke perbatasan Lebanon pada Senin (1/10/2024) dan serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa. Memburuknya kondisi keamanan memaksa pemerintah sejumlah negara mengevakuasi warga negaranya keluar dari Lebanon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika