Kamis 25 Jul 2024 23:53 WIB

Rehabilitasi Mangrove untuk Serap Karbon Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Rehabilitasi mangrove adalah tanggung jawab bersama

Ilustrasi mangrove. Rehabilitasi mangrove adalah tanggung jawab bersama
Foto: ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Ilustrasi mangrove. Rehabilitasi mangrove adalah tanggung jawab bersama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Rehabilitasi mangrove tidak hanya penting untuk menyerap karbon tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat di sekitar pesisir.

Inilah yang melandasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mendukung aksi mitigasi perubahan iklim Indonesia melalui perlindungan ekosistem karbon biru.

Baca Juga

Dukungan ini diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta beberapa perusahaan dan asosiasi untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang fokus pada rehabilitasi mangrove dalam rangka pemenuhan target Program Rehabilitasi Mangrove Nasional.

Departemen Head Program TJSL Pelindo, Febrianto Zenny Sulistyo mengatakan, dukungan ini merupakan wujud komitmen Pelindo untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan khususnya terkait karbon biru.

Dia mengatakan, Pelindo selalu mendukung inisiatif yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Pelindo menjadi BUMN pertama yang ikut serta dalam MoU dan PKS Rehabilitasi Mangrove bersama tiga Kementerian sejak tahun 2021 dan terus menjaga komitmen hingga saat ini.

“Semoga upaya ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk berpartisipasi pada upaya konservasi dan restorasi ekosistem karbon biru serta untuk membantu pencapaian program pemerintah khususnya juga dalam mendukung National Blue Carbon Action Partnership," ujar Febrianto usai penandatangan PKS tersebut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Indonesia berkomitmen mendukung Perjanjian Paris UNFCCC guna membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5°C dengan meningkatkan target kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

Dalam NDC terbaru, Indonesia berkomitmen meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui dukungan nasional, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional.

Indonesia memiliki luas ekosistem mangrove terbesar di dunia dengan 3,31 juta hektare, yang mencakup sekitar 20 persen dari total luas mangrove dunia. Sementara itu, ekosistem lamun di Indonesia mencakup sekitar 1,8 juta hektar.

Mangrove dan lamun di Indonesia menyimpan sekitar 3,14 miliar metrik ton karbon, yang setara dengan 17 persen karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir bumi.

Selain kemampuan besar dalam menangkap dan menyimpan karbon dalam sedimennya, ekosistem ini juga memberikan banyak manfaat lain seperti perlindungan pantai, habitat bagi keanekaragaman hayati, tempat mencari makan bagi banyak spesies laut yang bernilai tinggi, serta layanan sosial-ekologis dan pariwisata.

Febrianto menambahkan, sebagai BUMN di bidang jasa kepelabuhanan, Pelindo fokus mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional, melalui peningkatan konektivitas integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Namun di sisi lain, kami juga memiliki tugas mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Bersamaan dengan penandatanganan PKS ini, Kemenko Marves juga mengadakan kegiatan talk show dan diskusi bertema “Memperkuat Pencapaian Aksi Iklim Indonesia melalui Perlindungan Ekosistem Karbon Biru”.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan informasi mengenai target iklim nasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement