REPUBLIKA.CO.ID, BELEM -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu pembicara kunci (keynote speaker) di plenary Investment Forum pada perhelatan Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem, Brazil pada Kamis (13/11/2025) waktu setempat.
Di depan peserta , delegasi, dan industrialis negara maju forum COP30 Brazil itu, Sultan tampil sebagai delegasi RI yang memperkenalkan gagasan Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”.
Gagasan Green Democracy yang diperkenalkan mendapat respons positif dan disambut baik oleh semua delegasi yang hadir di plenary Investment tersebut.
"Komitmen Indonesia dalam mencapai kesepakatan Paris telah dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau (green policy) baik melalui UU maupun Peraturan Presiden (Perpres) nomor 110 tahun 2025 Tentang Nilai Ekonomi Karbon," ujar Sultan.
Di saat yang sama, DPD sebagai lembaga Senat Indonesia yang bertanggung jawab atas semua entitas di setiap daerah telah mengajukan RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan Dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Berbagai kebijakan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto seperti alokasi dana konservasi serta RUU terkait iklim dan masyarakat adat yang kami ajukan ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau," tegasnya.
Melalui Investment Forum ini, Sultan mengakui kehadirannya adalah bentuk dukungan atas misi diplomasi iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
‘’Indonesia ingin menjalin kerja sama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energi kepada industrialis gobal dengan pendekatan kolaborasi yang berbasis keadilan Dan integritas,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (11/11/2025).
Menurut dia, Indonesia pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga dunia dan menjadi rumah bagi jutaan hektare bagi ekosistem mangrove, terluas di Dunia. Demikian juga potensi sumber energi baru terbarukan yang tak terhingga nilai ekonominya.
Dia mengatakan, semua telah merasakan suhu bumi justru meningkat drastis dalam tiga dasawarsa terakhir. Artinya upaya dekarbonisasi harus dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yakni transisi energi dan mendorong industri carbon capture.
"UNDP Global Climate Report 2024 secara objektif mengungkapkan 70 persen kebijakan iklim gagal. Bukan karena kita kekurangan dana atau teknologi, tetapi lemahnya koherensi dan integrasi politik," ungkap mantan ketua KONI Bengkulu itu.
Mantan aktivis KNPI itu mengatakan melalui gagasan Green Democracy, ia ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi. Green Democracy telah menjadi gerakan politik yang berorientasi pada pendidikan politik hijau bagi generasi muda secara masif di Indonesia.
"Paradigma “Green Democracy” berupaya me-leverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global yang menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik dan Keadilan ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegera yang berdampak pada kesejehteraan rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan pihaknya sangat meyakini komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Maka, kebijakan pro ekologi Presiden Prabowo melalui Asta Cita patut diapresiasi.
"Namun dari Belem, Brazil kami ingin menegaskan mulai saat ini aksi iklim juga akan menjadi agenda prioritas lembaga Senat Indonesia. DPD akan menginisiasi pertemuan lembaga parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis," tutupnya.
Usai menyampaikan speech selama 13 menit, banyak delegasi negara sahabat yang menyampaikan apresiasi kepada Sultan atas gagasan Green Democracy yang dinilai sangat relevan dengan agenda Ketahanan iklim global. Mereka ingin sekali mengundang Senator Sultan untuk berbagi pandangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika