REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Mabes Polri sedang mendalami permasalahan terkait gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Karena itu, ia meminta publik menunggu permasalahan PDNS 2.
"Kita sedang mengumpulkan informasi dan sedang mendalami itu dengan bekerja sama dengan BSSN terkait apakah ada kendala teknis atau apakah ada hal lain," kata Listyo ketika ditemui di Gedung Tribrata Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
Baca: Ketum PSSI Erick Thohir Beri Apresiasi ke Satreskrim Polresta Sleman
Pada Sabtu (22/6/2024), Jenderal Listyo menyampaikan, kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut adalah asesmen pada sistem keamanan PDNS. Apabila ditemukan permasalahan hukum, maka akan diproses oleh kepolisian. "Ini sudah biasa kita lakukan oleh teman-teman yang membidangi siber," ujarnya.
Terjadi gangguan pada PDNS 2 yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian. Setelah dilakukan perbaikan, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan, sistem keimigrasian sudah mulai normal setelah sebelumnya baru sebagian yang pulih.
Baca: Mengenal Mantan Ajudan Jokowi, Bintang Satu Termuda di TNI AU
Hal ini dibuktikan dari sistem yang sudah lancar di layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Ahad (23/6/2024) malam WIB, baik di bagian kedatangan maupun keberangkatan internasional. Perbaikan layanan imigrasi juga sudah berlangsung di bandara internasional lainnya, seperti Bandara Ngurah Rai, Bali.
"Baik kedatangan internasional sudah lancar dan keberangkatan internasional sudah normal. Autogate sudah dapat digunakan. Tidak ada antrean menumpuk seperti sebelum-sebelumnya," kata Budi.
Baca: Prabowo Raih Bintang Bhayangkara Utama Atas Jasanya kepada Negara
Saat ini, Kemenkominfo terus berupaya melakukan pemulihan PDNS 2 dengan kolaborasi menggaet lembaga dan instansi, seperti Polri, BSSN, PT Telkom, serta Polri. Kemenkominfo berkomitmen untuk mengambil langkah strategis dan cepat dalam proses pemulihan gangguan demi kepentingan masyarakat luas.