Senin 03 Jun 2024 16:19 WIB

Bos IKN Bambang Susantono Mundur, Ini Dua Masalah yang Belum Diselesaikan

Menteri PUPR meyakinkan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Rep: Teguh/Nawir/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, mundur dari jabatannya. Ia mundur meski belum tiga tahun menjabat.  Tidak hanya Bambang Susantono, sang wakil Dhonny Rahajoe juga mundur.  Kemunduran kedua petinggi itu memicu sejumlah pertanyaan, apakah kondisi IKN kini baik-baik saja? Lantas mengapa Bambang harus mundur. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditunjuk sebagai Plt Kepala IKN meyakinkan bahwa proses pembangunan ibu kota akan terus berlanjut. Dana APBN yang digulirkan sudah mencapai 80 persen. Pembangunannya juga sudah terlihat seperti rumah menteri.   

Baca Juga

"Kita ditugaskan untuk mempercepat sesuai dengan granddesign, pembangunan IKN dengan konsep, negara Nusa Rimba, sekarang masalahnya ini di tanah dan investasi," ujar Basuki saat memberikan keterangan pers, Senin (3/6/2024). 

Menurut Basuki, masalah investasi hadir karena muncul beragam pertanyaan, apakah lahan ini dijual, disewa atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Kami ingin mempercepat itu, sehingga investor tak ragu lagi," ujarnya. 

Sebelumnya anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengaku terkejut dengan mundurnya Bambang Susantono dari posisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun ia mengamini, terdapat banyak masalah dalam proses pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

"Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita," ujar Daniel di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Di samping itu, Otorita IKN juga memiliki target terdekat untuk penyelenggaraan upacara HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Namun, masih banyak sarana pendukung yang belum terselesaikan.

"Sehingga ini menjadi catatan penting, sekaligus untuk semua yang terlibat benar-benar menimbang kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa," ujar Daniel.

Surat sudah diterima presiden

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement