REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih nominasi seleksi Paritrana Award 2024, sebuah penghargaan bergengsi terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nominasi diperoleh setelah Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan paparan terkait "Penerapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kabupaten Bandung".
Pada wawancara nasional yang digelar pada Rabu 24 April 2024, Bupati Dadang Supriatna memaparkan pencapaian signifikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan jangkauan perlindungan jamsostek bagi para pekerja di wilayah yang dipimpinnya.
Menurut laporan Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023, regulasi yang diterapkan oleh Pemkab Bandung telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan jamsostek. Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan didukung oleh Peraturan Bupati Bandung No. 57 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan menjadi landasan utama dalam upaya ini.
Setidaknya ada 12 jenis pekerja di Kabupaten Bandung yang berhak menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, yaitu:
1. Guru honorer 14.323 orang
2. Linmas 5.880 orang
3. Non-ASN, Puskesmas, dll. 2.120 orang
4. Perangkat desa 2.158 orang
5. RT & RW 20.843 orang
6. PKK 5.372 orang
7. BPD 2.099 orang
8. LPMD 2.055 orang
9. Petugas pemilu 2.714 orang
10. Guru ngaji 15.345 orang
11. Tenaga kerja rentan desa 21.162 orang
12. Tenaga kerja keagamaan 3.079 orang
Total 97.150 pekerja telah terjamin oleh program ini. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun dengan persentase kepesertaan aktif mencapai 37,13 persen pada tahun 2023.
Pemkab Bandung juga terus meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan jamsostek. Dari intervensi APBD senilai Rp216 juta pada tahun 2021, anggaran tersebut meningkat pesat menjadi Rp 20,7 miliar pada tahun 2023, dan kini mencapai angka Rp39,8 miliar pada tahun 2024.
Pemkab Bandung tidak hanya mengandalkan peningkatan anggaran, namun juga melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan cakupan jamsostek. Melalui program sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai forum, seperti Forkom Jaminan Sosial dan Forum Kepatuhan, serta kegiatan langsung di masyarakat seperti Jumat Keliling dan Rembug Bedas, Bupati Dadang Supriatna berhasil menjangkau lebih banyak pekerja.
Selain itu, Bupati Dadang Supriatna juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi petugas penyelenggara Pemilu serentak 2024. Dengan mengusulkan mandatory spending jaminan sosial untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal, Bupati Dadang juga menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bandung.
“Saya berharap, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan akan semakin meningkat sebab program jamsostek ini merupakan bentuk perhatian yang konkret terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pencapaian Kabupaten Bandung dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan akan mendapat apresiasi dari tingkat nasional, terutama dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum pekerja serta menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika