REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menanggapi adanya tudingan bahwa tiga aktor dalam film Dirty Vote berkaitan dengan Mahfud MD. Tiga orang tersebut pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Menurut dia, tak ada yang salah antara hubungan Mahfud MD dengan tiga pakar hukum tata negara tersebut. Apalagi hubungan mereka dalam kaitan tugas Mahfud dulu sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).

"Pak Mahfud MD itu kan menko polhukam cukup lama dan dia juga profesor hukum tata negara. Bahwa dia (Mahfud) dekat dengan pakar-pakar hukum tata negara menurut saya nothing wrong, tidak ada yang salah dengan itu," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Mahfud saat masih menjabat sebagai menko polhukam pernah membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum dengan menggandeng Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Tim tersebut dibentuk atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi saya kira kita mesti bisa membedakan kedekatan emosional dengan sikap profesionalnya mereka, sikap akademiknya mereka. Menurut saya yang saya hargai adalah mereka sendiri bersifat kritis, tidak menganggap kedekatan itu sebagai hambatan untuk bersikap kritis," ujar Todung.

Di samping itu, ia menilai, film tersebut dapat memberikan literasi politik kepada masyarakat Indonesia. Todung menyebut, isi film tersebut sejalan dalam pemberitaan di banyak media massa. Misalnya soal pengarahan kepala desa, intimidasi, politisasi bansos, hingga persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan Pilpres 2024.

"Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan negara," ujar Todung.

Film Dirty Vote berdurasi hampir dua jam, yang menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang menjelaskan tentang indikasi kecurangan selama tahapan Pemilu 2024. "Banyak orang baperan kalau dikritik, sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik," ujar Todung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika