REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Wijaya Laksmi Bhuana Agung Holding Company menggelar sosialisasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pejarakan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Acara itu dihadiri ratusan pejabat pusat dan daerah, tokoh adat, warga lokal, dan perwakilan investor internasional.

Pembangunan KEK Pejarakan didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Rekomendasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/3055/27/05/53/DJPOT tanggal 17 Juli 2025 dengan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector. Proyek itu memperoleh dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, termasuk Gubernur I Wayan Koster.

Direktur Utama PT Wijaya Laksmi Bhuana Agung, RA Ambarawati Kenconowungu, menyampaikan, pembangunan KEK berpegang teguh pada filosofi Tri Hita Karana sebagai dasar harmoni Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan. Dia memastikan, proyek itu akan membuka peluang kesejahteraan baru bagi masyarakat setempat.

"Melalui pertanian, perkebunan, sektor pendidikan, budaya, serta destinasi wisata berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi penonton di tanah sendiri," kata Ambarawati dalam siaran pers di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut dia, KEK Pejarakan dirancang menjadi kawasan terpadu dengan fasilitas strategis. Termasuk bandara internasional dan pelabuhan kapal pesiar internasional, zona komersial dan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat, serta pusat pendidikan dan kebudayaan. Ambarawati menegaskan, proyek KEK Pejarakan merupakan proyek milik masyarakat Bali.

Hal itu diperkuat oleh kepemilikan saham terbesar melalui dua yayasan besar, yaitu Yayasan Bali Dresta Dwipa Jaya, mewakili seluruh kabupaten se-Bali dan Yayasan Bhumi Bali Bagus, terdiri dari Puri-puri se Bali. "elain itu, dukungan publik semakin kuat dengan bergabungnya Yayasan Kesatria Keris Bali, dipimpin oleh Bapak Jro Bima Ismaya Jaya, dengan anggota ribuan di seluruh wilayah Bali," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika