REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengomentari tentang Wakil Ketua DPW PKB Bali Reyna Usman, yang tersandung kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus itu diduga terjadi saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Reyna Usman saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans. Menanggapi kasus itu, Cak Imin menyebut telah memasrahkan pada proses hukum.
"Biarkan saja. Ya kan sudah kita pasrahkan proses hukum saja nanti," kata Cak Imin kepada wartawan saat melakukan kegiatan kampanye akbar di Badung, Bali, dikutip dari Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Saat ditanya sikap partai? Cak Imin yang tidak lain merupakan Ketua Umum PKB menegaskan pihaknya menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum.
Lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya bantuan hukum untuk Reyna Usman, Cak Imin menjawab dengan menyebut telah ditangani keluarga yang bersangkutan. "Sampai hari ini diatasi oleh keluarga," tuturnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/1/2024) menahan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sistem Proteksi TKI Kemnakertrans I Nyoman Darmanta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenakertrans TA 2012. Kasus itu disebut telah merugikan keuangan negara sekitar Rp17,6 miliar.
-
PDIP Intens Komunikasi dengan PKB Jelang Pilgub Jatim
-
-
Sabtu , 27 Jul 2024, 15:21 WIB
Perkuat sinergi, Kartu BNI-IKA ITS Surabaya Diluncurkan
-
Sabtu , 27 Jul 2024, 15:12 WIB
Anies Mengaku Terus Menjalin Komunikasi Intensif dengan PDIP
-
Sabtu , 27 Jul 2024, 14:49 WIB
Pasangan Imam-Ririn Kantongi SK Dukungan dari PKS untuk Bertarung di Pilkada Depok 2024
-
Sabtu , 27 Jul 2024, 14:43 WIB
Jepang Alami Lonjakan Kasus Covid-19
-