REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar memastikan PKB akan terus mengabdikan diri kepada Nahdlatul Ulama (NU).
"PKB akan terus mengabdi kepada NU dengan cara-cara yang efektif dan terukur. PKB akan terus mengabdi kepada Nahdliyin dengan cara yang modern," kata Gus Imin saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II di Ungaran, Semarang, Ahad (14/7/2024).
Gus Imin mengakui pesta demokrasi 2024 membekas begitu kuat. Menurutnya Pemilu 2024 telah membawa PKB menjadi partai yang membawa harapan baru dan kekuatannya diakui oleh semua pihak.
"Alhamdulillah 2024 PKB menjadi partai yang membawa harapan baru, dan diakui oleh semua pihak sebagai partai yang kuat," kata Gus Imin.
Menurut Gus Imin, jangkauan konstituen PKB saat ini semakin luas berkat konsistensi serta upaya adaptasi terhadap fenomena disrupsi atau perubahan di berbagai lini.
Ia bilang kalau pada Pemilu 2019 PKB dipilih oleh masyarakat lapis bawah atau grassroot, tapi pada Pemilu 2024 kalangan elit pun turut memilih PKB.
"PKB 2024 dipilih bukan saja oleh grassroot, tapi juga kalangan elit. Berbeda dengan tahun 2019 grassroot semua yang milih. Ruang pemilih PKB sudah bergeser dalam strata kualitas hidup masyarakat. Itu artinya sebuah kemajuan yang harus disyukuri oleh PKB," ujar Gus Imin.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) mendorong seluruh Pemimpin PKB untuk mampu membaca cara pandang perubahan di setiap lini.
"Kita tidak boleh lengah, harus mengerti dalam berselancar menapaki perubahan ini," ungkapnya.
Diketahui, Sespim Perubahan Wilayah II Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diikuti oleh 330 anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PKB yang terpilih pada Pemilu 2024.
Nampak hadir dalam pertemuan itu Waketum DPP PKB Hanif Dhakiri, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua DPW PKB Jateng KH. Yusuf Chudlory, Ketua DPW PKB Yogyakarta Agus Sulistyono, serta Ketua DPC PKB se Jateng dan DIY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika