Jumat 12 Jan 2024 05:49 WIB

Panglima TNI akan Turunkan Pangkat Kepala RSPAD dan Danpuspomad

Jenderal Agus Subiyanto juga mengusulkan Komandan Korps Marinir jadi bintang tiga.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Erik Purnama Putra
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.
Foto:

Anas mengatakan, TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki peran yang krusial. Untuk itu, ia mendukung penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Anas, nilai SAKIP TNI pada 2023 sudah semakin baik.

Sebab itu, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dijalankan seluruh jajaran TNI. "Dan kami yakin ini ke depan bisa lebih diperkuat lagi. Demikian indeks reformasi birokrasi TNI juga akan semakin baik. Mudah-mudahan ini hasilnya semakin berdampak kepada masyarakat," ujar Anas.

Dia juga yakin, di bawah kepemimpinan Agus, nilai SAKIP TNI akan lebih bertumbuh, dan implementasi reformasi birokrasi di lingkup TNI juga lebih berdampak kepada masyarakat. Anas menjelaskan, implementasi RB Tematik sesuai dengan arahan Presdien Joko Widodo dapat menjadi jalan 'tol' untuk meningkatkan nilai RB.

TNI telah melaksanakan program reformasi birokrasi nasional sejak 2010. Adapun beberapa langkah TNI yang telah dilakukan yaitu membentuk Pengelola RB di Markas Besar TNI (Pus RB TNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan yang melekat pada Srena Angkatan.

Kemudian atensi dan keterlibatan langsung Pimpinan TNI dan Angkatan terhadap program RB Nasional, diantaranya yaitu memberikan penghargaan bagi Satker Peraih WBK saat Rapim; menjadikan RB sebagai Program Prioritas TNI; dan membuat sejumlah program penguatan RB.

Selain itu, TNI juga berpartisipasi dalam mewujudkan capaian program prioritas nasional 2020-2024, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19 ke 20 ribu pelaku usaha; penyaluran BLT Minyak Goreng di 257 kabupaten/kota; program ketahanan pangan di 385 wilayah, dan lain-lain.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement