REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan upaya pembebasan Philip Mark Mehrtens, sandera berkebangsaan Selandia Baru oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, tetap dilakukan secara soft approach. Pendekatan tersebut, lanjut Agus, di Jayapura, Papua, Jumat (8/12/2023), dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," tegas Agus Subiyanto.
Terkait penanganan terhadap KKB, yang sering menyerang hingga menewaskan warga sipil dan anggota TNI-Polri, Agus menjelaskan hard approach akan dilakukan ketika kelompok tersebut menggunakan senjata. Sehingga, lanjut Agus, hal itu harus dilawan dengan senjata dan itu merupakan tindakan terakhir yang akan digunakan TNI.
Oleh karena itu, dia mengatakan TNI senantiasa berupaya menangani secara soft approach dengan mengedepankan teritorial. Melalui operasi teritorial, Agus berharap dapat mempercepat pembangunan di Tanah Papua karena wilayah tersebut mendapat anggaran sangat tinggi tetapi masih ada kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.
Agus kembali menegaskan bahwa keberadaan TNI di Papua adalah untuk membantu program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat setempat. "TNI akan berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Polri dan kementerian serta instansi lain, untuk menangani hal tersebut," kata Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Panglima TNI dan kapolri berada di Jayapura untuk memberikan pengarahan terhadap anggota TNI-Polri di Makodam XVII Cenderawasih. Selain itu, Agus dan Listyo Sigit juga menyaksikan kegiatan pengobatan massal dan melepas babinsa dan Bhabinkamtibmas yang akan menyalurkan 2.500 paket di Lantamal X Jayapura.
Philip Mark Mehrtens merupakan seorang pilot Susi Air yang disandera sejak 7 Februari 2023, setelah dia mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika