Selasa 28 Nov 2023 19:47 WIB

Megawati Ungkit Orba, Nusron Wahid Ingatkan Banyak Kader PDIP Menteri Jokowi

Megawati mengungkit Orba, Nusron Wahid ingatkan banyak kader PDIP jadi menteri Jokowi

Rep: Febryan A/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan. Megawati mengungkit Orba, Nusron Wahid ingatkan banyak kader PDIP jadi menteri Jokowi
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan. Megawati mengungkit Orba, Nusron Wahid ingatkan banyak kader PDIP jadi menteri Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Jokowi usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba). TKN menilai Megawati sedang mengkritik kadernya sendiri yang masih menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi.

Sekretaris TKN, Nusron Wahid mengatakan beberapa kader PDIP yang masih menjabat sebagai menteri adalah Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PANRB, Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial, dan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Baca Juga

"Menuduh kekuasaan hari ini seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu tersebut," kata Nusron di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut, Nusron menyebut, apabila tuduhan Orde Baru itu karena dugaan mobilisasi ASN, maka yang paling bertanggung jawab terkait ASN adalah Menteri PANRB. Apabila yang dituduhkan soal mobilisasi petugas pendamping sosial, maka itu hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial.

 

"Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas (lembaga pemasyarakatan) ya. Kan lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," kata Nusron. Pengelolaan lapas berada di bawah kendali Menteri Hukum dan HAM.

Menurut Nusron, anggapan bahwa Presiden Jokowi seperti penguasa rezim Orde Baru itu tidak tepat. Sebab, berbagai ciri-ciri rezim Orde Baru tidak ada pada Jokowi. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto kekuasaan terpusat pada satu partai, sedangkan sekarang kekuasaan tersebar di banyak partai politik sebagaimana tampak dari pengisian kursi menteri dari lintas partai.

Selain itu, lanjut dia, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya tiga. Adapun sekarang terdapat 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Menurutnya, pernyataan tersebut hanya ilusinasi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Megawati diyakini sedang gusar karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," kata Nusron.

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar politikus Partai Golkar itu menambahkan.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Dia menyebut tak ingin masa seperti Orde Baru kembali, yakni masa ketika penguasa melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok.

Megawati memperingati para "bapak-bapak" untuk tidak bertindak seperti penguasa era orba. "Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement