REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, pos komando (posko) aduan masyarakat dibuka hingga menjangkau pulau kecil di Indonesia. Hal ini untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan tepat waktu.

"Logistik Pemilu ini kan harus disebar. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada 820 ribu lebih tempat pemungutan suara (TPS), bayangkan saja," kata Agus Subiyanto usai dilantik menjadi panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memberikan tantangan dalam proses distribusi logistik pemilu, seperti kertas dan kotak penyimpanan suara. Berdasarkan pengalaman TNI saat pandemi Covid-19, kata Agus, proses pengantaran serum, vaksin Covid-19 hingga kepulauan terkecil harus ditempuh menggunakan kapal laut atau kapal kecil.

"Dulu TNI membantu Kementerian Kesehatan. Akhirnya lama-lama kita jadi pelaksana vaksinasi. Kalau di kota besar tidak ada masalah, tapi di pulau terkecil itu kan harus sesuai waktu," katanya.

Tantangan lainnya dalam proses distribusi logistik pemilu adalah medan dan faktor cuaca yang dapat mempengaruhi waktu perjalanan kapal kecil, tongkang dan sejenisnya. "Sekarang kita lihat musim hujan di laut, cuacanya kurang bagus. Jam 10.00-12.00 WIB sudah mendung," ujarnya.

Selain berfungsi sebagai fasilitas monitoring pelaksanaan pemilu yang tepat waktu, kata Panglima, Posko TNI juga berfungsi sebagai tempat aduan bagi masyarakat yang mendapati prajurit TNI bersikap tidak netral selama tahapan Pemilu 2024.

​​​​​​Posko tersebut tersedia di seluruh satuan dan kantor TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aduan juga dapat dilaporkan masyarakat melalui kanal-kanal TNI di media sosial. "Makanya kita membuat posko-posko tersebut supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan insan media ke saya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika