Senin 20 Nov 2023 17:45 WIB

Blunder PDIP yang Dinilai Sebabkan Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot

Hasil survei terbaru LSI Denny JA, elektabilitas Ganjar-Mahfud alami kemerosotan.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menunjukan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.
Foto:

Pada awal bulan ini, capres Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pengurusnya berziarah ke makam Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Salah satu alasan ziarah itu, kata Ganjar, juga demi mengingatkan PDIP untuk bisa bersatu dan akan melawan setiap upaya pemecahbelahan.

"Artinya apa? Kami mesti meneguhkan, sebagai partai kami mesti bersatu dan kuat, nggak bisa dipecah oleh siapapun, dan barang siapa memecah partai ini anda berlawanan dengan banteng. Banteng ketaton itu tidak pernah cengeng, dia akan keras," ujar Ganjar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan keterangan tertulisnya yang menyebut adanya ketua umum partai politik yang ditekan oleh kekuasaan. Tertekannya ketua umum tersebut terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.

Hasto menegaskan, maksud pernyataannya itu dalam rangka menjaga demokrasi yang diamanatkan kepada partai politik. Ia berharap, kedaulatan partai politik jangan diintervensi oleh kekuasaan yang justru mencoreng semangat reformasi.

"Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi," ujar Hasto.

"Jangan kita berbicara tidak melakukan intervensi, tetapi dalam praktek misalnya penuh dengan berbagai upaya. Sehingga ini yang kami lakukan, karena reformasi," sambungnya menegaskan.

Ia sendiri mengaku sudah mengkonfirmasi ihwal tekanan kekuasaan tersebut kepada sejumlah ketua umum partai politik. Meski tak menyebutkan siapa saja, Hasto kembali mengingatkan bahwa kekuasaan tak boleh mencampuri kedaulatan partai politik.

"Ketika kami membaca cerita-cerita dari majalah nasional yang mengungkapkan hal itu, membaca dari media, dan juga kami bertemu secara off the record dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani, karena tujuan-tujuan kekuasaan ini yang diingatkan oleh kami," ujar Hasto.

photo
Timnas Pemenangan AMIN - (infografis Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement