Ahad 12 Nov 2023 12:43 WIB

Pemprov DKI Diminta Pertahankan Lajur Sepeda untuk Keragaman Transportasi

B2W mencabut predikat Jakarta sebagai kota paling ramah sepeda.

Seorang bersepeda di lajur sepeda di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Ahad (20/11/2022). Festival tersebut menampilkan atraksi yang diikuti prajurit TNI dan tarian adat dari 21 provinsi di Indonesia untuk menyambut para pengunjung dalam rangka pembukaan TMII. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Seorang bersepeda di lajur sepeda di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Ahad (20/11/2022). Festival tersebut menampilkan atraksi yang diikuti prajurit TNI dan tarian adat dari 21 provinsi di Indonesia untuk menyambut para pengunjung dalam rangka pembukaan TMII. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertahankan lajur sepeda demi mempertahankan keberagaman transportasi.

"Standar pengelolaan transportasi Jakarta  sudah mendapat penghargaan internasional. Seharusnya ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lewat penyediaan jalur sepeda," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Ahad (12/11/2023).

Baca Juga

Taufik menuturkan, adanya penghargaan internasional "Sustainable Transportation Award 2021" sudah seharusnya dipertahankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, yang memberikan penilaian dari lembaga internasional, seperti Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

Maka dari itu, dia menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang tidak menaruh perhatian lebih pada jalur sepeda padahal selama ini sudah memberikan kontribusi terhadap transportasi ramah lingkungan.

 

"Jalur sepeda sudah tidak diperhatikan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta sekarang, tidak ada penambahan hingga pemeliharaan sudah tidak dilakukan serius," katanya.

Dia menyebutkan, ada banyak pihak yang kecewa seraya menunjuk Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut predikat Jakarta sebagai kota paling ramah sepeda karena dinilai tidak konsisten dalam melakukan tata kelola, terutama dalam hal jalur sepeda.

"Pengguna sepeda dan komunitasnya di Jakarta sangat kecewa dengan hal tersebut, yang terbesar adalah B2W," ujarnya.

Pada Oktober 2023, draf pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024, pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4,5 miliar masuk dalam anggaran pengurangan/pengalihan dan tidak dianggarkan kembali.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada pemeliharaan dan mempertahankan infrastruktur penunjang jalur sepeda yang sudah ada karena pembangunannya sudah mencapai 314 km atau melampaui target.

"Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah melakukan pemeliharaan jalur sepeda itu. Lebih kepada bagaimana agar jalur sepeda konsistensi jalurnya dipertahankan dengan memperhatikan infrastruktur penunjang," kata Syafrin yang ditemui usai acara Anugerah Humas Jakarta 2023 di Jakarta, Kamis.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement