REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membagikan praktik baik penggunaan teknologi terhadap sistem layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan jaminan kesehatan. Di hadapan penyelenggara jaminan kesehatan dari berbagai negara, dia menjelaskan bagaimana teknologi betul-betul menjadi penggerak, pemercepat, dan pendorong di BPJS.
“Intinya saling belajar bagaimana sistem IT yang sekarang itu dengan digitalization. Ini sangat mengubah (penyelenggaraan layanan jaminan kesehatan),” ujar Ali pada Asian eHealth Information Network (AeHIN) General Meeting di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Ali menjelaskan, dengan penggunaan teknologi, hal yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya menjadi mungkin. Sebagai contoh, dahulu untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak mungkin antre dari rumah, tapi saat ini sudah bisa antre dari mana saja. Hal tersebut dia lihat sebagai teknologi yang berperan sebagai penggerak kemungkinan.
Teknologi dan digitalisasi juga dapat berfungsi sebagai pemercepat. Di BPJS, kata dia, dari yang sebelumnya waktu antre para peserta jaminan kesehatan begitu lama, kini dapat semakin cepat. Dari semula bisa sampai enam jam, yang mana membuat orang-orang harus antre dari pagi hari, saat ini sudah dapat diminimalisasi.
“Dulu antre itu lama, sendal pun ikut antre. Sekarang itu bisa cepat. Rata-rata kalau di BPJS dapatkan pelayanan itu hanya sekitar 2,5 jam. Dulu enam jam. Itu orang pagi-pagi antre, sekarang sudah hampir tidak ada. Mungkin ada satu atau dua ya yang dia tidak tahu,” kata dia.
Fungsi lainnya yang juga telah diterappkan oleh BPJS adalah sebagai pendorong. Misal, dengan sistem teknologi informasi, pelayanan jaminan kesehatan dapat dilakukan di pulau-pulau. Di mana, kata dia, pihaknya mengembangkan semacam telemedicine sehingga memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan dari jarak jauh.
“Tiga hal itu sekarang sedang dibahas, tapi mereka punya topik menarik, yaitu dengan transformasi digital, itu memperbagi outcome. Nah orang-orang ini baru sebatas bicara. BPJS tidak hanya bicara, BPJS itu mengerjakan,” kata dia.
Dia pun menyebutkan teknologi di pelayanan jaminan kesehatan yang diklaim belum bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni i-Care JKN. Lewat aplikasi itu, kata dia, riwayat medis seseorang ada di dalam genggaman tangan, yakni di ponsel. Yang mana untuk mengaksesnya dibutuhkan username dan password.
“Umpamanya Anda ke Bali, di sana periksa kesehatan, saya bilang ke dokternya. Dokternya pakai juga username, pakai password, dia tahu. Tahun lalu Anda itu ke mana saja faskesnya, diagnosis Anda atau sakit apa saja, obat apa saja yang diberikan ke Anda, Anda alergi obat atau nggak? Ini sangat membantu tidak saja pasien, tetapi juga dokter,” tutur Ali.
Ali menambahkan, saat ini pihaknya tengah membenahi persoalan pelayanan jaminan kesehatan di dalam negeri terlebih dahulu. Sejauh ini, kata dia, pelayanan jaminan kesehatan yang dilakukan BPJS sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan dua atau tiga tahun yang lalu. Itu terlihat dari aset yang tak lagi defisit dan peningkatan kepuasan dari pelayanan yang diberikan.
“Bayangkan, 2-3 tahun yang lalu tingkatnya masih defisit. Sekarang sudah nggak defisit. Rumah sakit sudah pada senang. Kepuasan meningkat. Dari 81 persen, sekarang 89 persen, hampir 90 persen,” jelas dia.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya mengatakan, digitalisasi di dunia kesehatan merupakan suatu hal yang amat penting. Dengan digitalisasi, akses bisa menjadi mudah dan dapat membuat segalanya menjadi transparan, termasuk soal perbedaan biaya atau harga pelayanan.
“Kalau beli kurs dolar saja, di mana pun beli nggak bakal bedanya sampai 20 persen, nggak mungkin. Karena itu kan transparansi sekali. Tapi kalau layanan kesehatan kan nggak gitu. Kita sunat aja misalnya di puskesmas sama sunat di rumah sakit itu bedanya bisa puluh-puluh kali lipat. Itu kan artinya nggak ada transparansi dari data untuk kualitas yang mirip-mirip,” jelas dia.
Dengan teknologi dan digitalisasi, kata dia, persoalan itu dapat dibenahi. Ketika semua sudah berjalan baik, maka masyarakatlah yang akan mendapatkan manfaatnya, yakni kemudahan bagi mereka untuk menilai dan melihat perbedaan harga di dalam satu pelayanan yang sama.
“Kalau misalnya itu bisa kita perbaiki dengan digitalisasi ini, nanti akan memudahkan masyarakat untuk menilai dan melihat, oh yang ini terlalu mahal untuk service yang sama. Harusnya kita bisa ambil dari sini,” jelas dia.
Pada kegiatan AeHIN General Meeting diangkat tema ‘Ensuring Digital Health for Better Outcome, Putting Blueprints into Practice’. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan BPJS dan AeHIN. General meeting tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
