Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah mendengarkan pendapat dari pakar dan aktivis terkait netralitas pemerintah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Paalnya, ada hal kontradiktif antara pernyataan netralitas dari Presiden Jokowi dan realitas yang terjadi di lapangan.

Pertama, hal tersebut terbukti dari penurunan baliho PDIP dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Gianyar, Provinsi Bali, Selasa (31/10/2023). Penurunan tersebut diketahui merupakan instruksi dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya.

"Itu turun dan mencederai rasa keadilan, tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ujar Hasto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu.

Padahal, Jokowi baru saja mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah sebelum undangan makan siang dengan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rasyid Baswedan. Dalam forum tersebut, RI 1 itu menekankan netralitas jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Sehingga tidak perlu hal-hal berlebihan dilakukan, apalagi itu sifatnya diskriminatif, tetapi sisi antitesanya muncul suatu gerakan pemilu jurdil," ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto percaya diri, dengan masyarakat Indonesia yang sudah pintar terhadap penggunaan kekuasaan yang salah tersebut. Kini, fokus empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud adalah memenangkan Pilpres 2024.

"Jadi masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah menjadi bagian instrumen yang sangat penting didalam memastikan agar pemilu berjalan dengan fair, dengan demokratis tanpa abuse of power. Suara-suara dari masyarakat loh, bukan dari PDI Perjuangan kami hanya  menangkap suara-suara itu," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika