REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pengusulan calon panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menyoroti pengusulan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto.

"Proses negara terkait dengan panglima TNI, yaitu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk pemerintah, Meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari Presiden," ujar Hasto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

"Tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI. Bahwa itu hak prerogatif Presiden itu kami hormati sepenuhnya, tetapi suara-suara yang harus didengarkan, harus didengarkan," ujar Hasto menegaskan.

Komisi I DPR masih menunggu hasil rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk penugasan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon panglima TNI, yaitu Jenderal Agus Subiyanto. Rencananya, fit and proper test tersebut akan dilaksanakan pada 14 November 2023.

"Kurang lebih seperti itu, tapi kita lihat perkembangannya. Kalau dari pimpinan DPR nanti turunkan lebih cepet, kita bisa buat lebih cepet," ujar Ketua Komisi I Meutya Hafid di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Hasto curiga netralitas Jokowi...

Ikuti Whatsapp Channel Republika