REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan, ia pasti patuh hukum dan akan kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau memang keterangannya masih diperlukan oleh lembaga antikorupsi tersebut. Pemanggilan itu menyangkut buronan kasus korupsi caleg PDIP Harun Masiku..
"Ya siap," kata Hasto dalam keterangan pers di Jakarta, dikutip pada Senin (1/7/2024). Hasto mengatakan hal itu ketika ditanya wartawan soal kesiapan dirinya dipanggil oleh KPK. Dia mengaku sikap kooperatif itu sudah ditunjukan saat dirinya memenuhi panggilan KPK pada Senin (10/6/2024).
Hasto mengaku, saat ini, sedang sibuk menyiapkan penelitian tesis doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) yang akan melakukan ujian doktoral. "Moga-moga karena nanti saya direncanakan tanggal 4 Juli itu ada ujian program doktoral saya yang kedua. Kemudian baru masuk ujian tertutup, baru promosi terbuka nantinya, moga bisa bulan Agustus," ucap Hasto.
Dia memastikan akan memenuhi panggilan KPK di sela-sela dirinya tengah melakukan penelitian doktoral tersebut. "Sehingga di sela-sela itu tentu saja saya siap, ya, untuk menghadiri," ujar Hasto.
Orang nomor dua di struktur PDIP tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDIP 2019 Harun Masiku di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024). Dalam pemeriksaan itu, Hasto mengaku berada di ruangan pemeriksaan KPK selama 4 jam, tapi pemeriksaan hanya berlangsung 1,5 jam.
Adapun sisa waktunya diklaim Hasto dirinya dibiarkan kedinginan. Hasto pun memprotes penyitaan terhadap ponsel dan dokumen partai saat pemeriksaan. Sebab ponsel dan dokumen itu tengah dipegang oleh Kusnadi yang bukan objek pemeriksaan KPK.