REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keprihatinannya karena Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang tersangkut dalam kasus dugaan korupsi yang sedang diusut oleh lembaga tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa.
KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih serius dalam melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK secara intensif melakukan pendampingan dan pengawasan melalui tugas koordinasi dan supervisi untuk mengidentifikasi sektor pemerintahan yang memiliki risiko tinggi terjadinya korupsi.
“KPK kemudian memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kepada pemerintah daerah, termasuk juga melakukan pengukuran melalui survei penilaian integritas,” katanya. Survei ini dilakukan secara objektif dengan melibatkan para ahli dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik pemerintah daerah guna memetakan titik rawan korupsi.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Sejarah Gubernur Riau Tersangkut Kasus Korupsi
Diketahui, Gubernur Riau pertama yang diusut oleh KPK adalah Saleh Djasit terkait dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian, Rusli Zainal terjerat dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, serta penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Selanjutnya, Annas Maamun terkait kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi lahan di Riau.
Sementara itu, KPK belum mengumumkan status Abdul Wahid setelah ditangkap pada 3 November 2025, apakah sebagai tersangka atau bukan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika