REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Wali murid SDN Pondok Cina 1 menilai Wali Kota Depok menunjukkan sikap arogansinya dalam polemik relokasi siswa di fasilitas pendidikan tersebut. Walkot Mohammad Idris dikatakan arogan karena tetap bersikukuh merelokasi siswa, meskipun proyek pembangunan Masjid Agung Depok belum ada kejelasan lantaran anggarannya dicabut pemprov.
"Sekolah (SDN Pocin 1) sudah berdiri, tapi sekolah ini dianggap tidak ada, ini arogansi kalau saya bilang sih. Arogan, sudah nggak ada kata lain. Kalau menurut saya, sekejam itu terhadap anak-anak SD," kata Perwakilan wali murid SDN Pondok Cina 1, Hendro Isnanto, Kamis (5/10/2023).
Dia menyayangkan sikap wali kota yang ingin tetap mempertahankan upaya relokasi, padahal belum memiliki rencana lanjutan untuk lahan SDN Pondok Cina 1 setelah anggaran pembangunan masjid dicabut. Padahal banyak masalah disebut Hendro bisa selesai jika wali kota mengaktifkan kembali fasilitas pendidikan ini.
Masalah seperti menumpuknya siswa di SDN Pondok Cina 3 dan 5, hingga masalah gugatan wali murid kepada wali kota dikatakannya akan berakhir jika Pemkot Depok mengembalikan lagi fungsi SDN Pondok Cina 1 seperti semula. Wali kota juga tidak perlu repot lagi mencari dana untuk pembangunan masjid agung.
"Kalau Anda (wali kota) mengembalikan lagi ke semula, masalah ini selesai. Win win, baik untuk dia baik untuk kita, kita pun akan menyambut bahagia nggak ada gugatan lagi," katanya.
Hendro berharap wali kota agar menghilangkan egonya untuk kepentingan ratusan siswa SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5 yang terdampak upaya relokasi. Ia juga mempertanyakan urgensi pembangunan masjid di lokasi tersebut.
"Hilangkan ego dia, masjid yang butuh masjid dia atau masyarakat? Coba ada polling masyarakat, pilih sekolah atau masjid. Tapi nanti kit akhawatir kalau dibenturkan lagi nanti ke isu identitas," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum bisa memastikan kelanjutan proyek pembangunan Masjid Agung Depok yang sebelumnya direncanakan dibangun di lahan SDN Pondok Cina 1. Kondisi ini lantaran dana pembangunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah dicabut.
"Jadi kalau sekarang belum ada (pembangunan). Kan duitnya juga sudah dicabut, Gubernurnya juga sudah hilang (selesai masa jabatan). Itu (pembangunan) sih urusan nanti, sekarang kan Gubernur juga sudah cabut duitnya," jelas Mohammad Idris di Balaikota Depok, Rabu (4/10/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
