REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Permintaan ini diajukan menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam, Tito Karnavian mengatakan belum banyak berkomentar mengenai surat tersebut karena belum membacanya. "Nanti kita pelajari," kata Tito singkat saat ditanya wartawan.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa surat tersebut telah dikirim karena UNDP dan UNICEF memiliki pengalaman dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pascabencana tsunami di Aceh pada 2004. "Benar, mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," ujar Muhammad MTA.

Menurut Muhammad MTA, hingga saat ini ada setidaknya 77 lembaga dan 1.960 relawan yang telah terlibat dalam memberikan bantuan dan mendukung para pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, dan internasional.

Bencana banjir bandang dan longsor telah menelan korban jiwa di tiga provinsi mencapai 1.030 jiwa, dengan 206 warga masih hilang. Jumlah pengungsi hingga 15 Desember 2025 mencapai 608.940 orang.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika