Jumat 22 Sep 2023 17:49 WIB

KTT AIS Momentum DKI Tingkatkan Wisata Kepulauan Seribu

Wisata Kepulauan Seribu dikenal indah.

Ilustrasi kawasan kepulauan seribu.
Foto: dok. Republika
Ilustrasi kawasan kepulauan seribu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD Bidang Perekonomian DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menilai penyelenggaraan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 merupakan momentum Pemprov DKI untuk meningkatkan wisata Kepulauan Seribu. 

"Potensi Kepulauan Seribu dan wisatawan pesisir Jakarta Utara harus bisa dikembangkan saat momentum ini," kata pria yang akrab disapa MTZ saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/9/2023). 

Baca Juga

Menurut MTZ, wisata Kepulauan Seribu bisa menjadi penyumbang pemasukan terbesar Jakarta jika dikelola dengan baik.

Wisata Kepulauan Seribu juga bisa menjadi salah motor utama pendapat daerah jika kelak Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota.

Beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov dalam mengembangkan perekonomian bidang wisata Kepulauan Seribu yakni perbaikan sarana dan prasarana hingga akses transportasi.

Dengan prasarana, sarana serta akses yang baik, maka turis dalam maupun luar negeri tidak segan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi utama.

Tidak hanya itu, pengelolaan tempat wisata di setiap pulau juga harus melibatkan warga sekitar sehingga perekonomian di wilayah dapat meningkat.

Pemprov pun, lanjut dia, harus mengawasi pihak swasta agar tidak sampai menguasai seluruh pulau demi kepentingan komersil.

"Saya kira kalau memang pembangunan tempat wisata di pesisir juga melibatkan masyarakat," kata dia.

MTZ yakin dengan meningkatnya kualitas wisata pesisir di DKI, aktivitas perekonomian warga di bidang transportasi laut, restoran, kerajinan tangan dan fashion yang berbahan dasar sumber daya laut bisa berjalan dengan baik.

KTT AIS Forum 2023 secara spesifik akan membahas tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

Pada saat ini, ekonomi biru merupakan salah satu kebijakan yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyampaikan kebijakan ekonomi biru itu, di antaranya meliputi program perluasan kawasan konservasi laut yang meningkatkan perlindungan habitat ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.

Berikutnya, penangkapan ikan terukur berbasis kuota sebagai upaya menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih.

Lalu, ada pula pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement