Sekda Joko juga menyinggung berubahnya status DKI Jakarta menjadi DKJ diikuti dengan perubahan identitas. Karena itu, warga harus mengganti KTP-el untuk menyesuaikan domisili terkini setelah Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
"Sebenarnya otomatis kalau DKI ganti kan semua judulnya pasti ganti jadi DKJ. Saya belum pernah rapat soal ini tapi dengan perpindahan ini otomatis. Kita akan bahas teknis karena butuh anggaran besar," kata Joko di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9/2023).
Fraksi PSI DPRD DKI pun mengkritik langkah Pemprov DKI yang akan mencetak ulang KTP-el warga. "Tidak perlu cetak ulang karena akan menghabiskan anggaran. Ada lebih dari 11 juta orang di Jakarta, berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI William A Sarana di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
William menilai wacana itu merupakan ajang pemborosan anggaran. Selain itu, juga akan menyulitkan dan merepotkan warga di Jakarta untuk kemudian berbondong-bondong datang ke kelurahan, yang bisa memicu antrean panjang.
"Jika cetak ulang, akan merepotkan warga Jakarta ke kelurahan. Tentunya, kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di KTP-el," tutur William.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
