REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Partai Demokrat pada Jumat (1/9/2023) menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyikapi keputusan sepihak Partai Nasdem untuk memasangkan Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Mereka pun menyinggung kembali kriteria "0" milik Anies, yakni berani dan tak bermasalah.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke "0" yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan syarat ke 0 ini juga sudah disampaikan kepada publik," ujar politikus Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Iftitah Sulaiman di kediaman SBY, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Kriteria "0" Anies tersebut sangatlah sesuai dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal tersebut juga yang awalnya membuat Anies memilih AHY sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

"Capres Anies menilai Ketum AHY memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya. Meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung," ujar Iftitah.

Namun, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi di tengah proses finalisasi pasangan Anies-AHY untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pada 29 Agustus 2023, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengambil keputusan sepihak untuk berkoalisi dengan PKB.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Iftitah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika