REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat merespons surat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana secara mandiri setelah banjir dan longsor melanda wilayah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan membuka kembali akses bagi warga terdampak.

AHY meninjau langsung lokasi terdampak melalui perjalanan darat, termasuk kawasan Danau Laut Tawar, Aceh Tengah yang mengalami kerusakan parah. “Kita prihatin dan berduka. Ini kawasan wisata yang indah dan berkembang pesat, tetapi akibat bencana longsor banyak area yang tertimbun. Ada kawasan perumahan yang sekitar 40 persen tertimbun, dan warganya masih berada di pengungsian,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

AHY melaporkan, tiga kecamatan masih terisolasi akibat jalan terputus dan banyak titik longsor membuat jalur menyempit dan sulit dilalui. AHY menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mengarahkan alat berat guna membersihkan material longsor dan menyambungkan kembali ruas-ruas yang terputus agar distribusi logistik tidak terhambat.

Selain pemulihan akses jalan, AHY memastikan koordinasi dengan Kementerian Permukiman dan Perumahan Rakyat untuk penanganan rumah warga yang rusak parah.

Ia menekankan pentingnya pemulihan layanan dasar seperti suplai BBM dan listrik agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. “Suplai BBM harus dipastikan aman, sementara listrik perlu segera dipulihkan,” katanya.

Menjawab surat “tidak sanggup” dari Pemkab Aceh Tengah, AHY menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dibebankan kepada daerah semata. “Pemerintah pusat tentu akan terus memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah di daerah. Kita tahu kondisinya tidak mudah, namun kita semua berikhtiar memberikan yang terbaik agar masyarakat lebih tenang dan segera pulih,” ucapnya.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sebelumnya membenarkan surat tersebut sebagai bentuk permintaan dukungan agar penanganan dilakukan secara terkoordinasi lintas level pemerintahan. “Ada bagian-bagian penanganan bencana yang tidak mampu kami tangani sendiri sehingga harus dibantu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika