REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyatakan bahwa menuduh Zulkifli Hasan sebagai penyebab bencana hidrometeorologi di Sumatera adalah bentuk kezaliman di ruang digital. Hal ini disampaikannya dalam sebuah keterangan di Jakarta, Senin.

Lukmanul Hakim menegaskan bahwa menyalahkan seorang pejabat publik seperti Zulkifli Hasan, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014, tanpa bukti yang kuat, adalah tindakan yang tidak adil dan berbahaya bagi demokrasi. Ia melihat adanya tren tidak sehat dalam komunikasi publik, di mana kesalahan seringkali ditimpakan berdasarkan asumsi tanpa penyelidikan yang tepat.

Menurutnya, pola penghakiman ini, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk yang mengancam kelangsungan hidup beradab. Ia menambahkan bahwa pejabat publik memang harus bertanggung jawab, tetapi prosesnya harus melalui jalur yang benar dan bukannya dengan cerita sepotong yang cenderung menjatuhkan vonis.

Lebih lanjut, Lukmanul Hakim menunjukkan bahwa Zulkifli Hasan menjadi sasaran serangan brutal dan zalim di ruang publik. Ia menekankan agar masyarakat menilai kebijakan Zulkifli Hasan dengan jernih, termasuk keputusan pelepasan 1,6 juta hektare hutan yang saat itu ditujukan bukan untuk perkebunan sawit, melainkan untuk pemukiman dan fasilitas umum, sebagaimana dijelaskan oleh Hadi Daryanto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Keputusan ini, menurut Lukman, adalah hasil akomodasi pemerintah pusat terhadap permintaan resmi dari pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat Riau yang memerlukan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika