Kamis 24 Aug 2023 02:28 WIB

Ketua Bawaslu Tegaskan Proses Seleksi Anggota Bawaslu di Papua Lewat Tahapan Ketat

Bawaslu masih mengklarifikasi info anggota Bawaslu Papua sebagai simpatisan KKB.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Foto: Republika/Febryan A
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa proses seleksi anggota bawaslu di Papua dilakukan melalui beberapa tahap yang ketat dan komprehensif. Penegasan ini sebagai respons atas informasi adanya anggota Bawaslu diduga simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

"(Seleksi anggota bawaslu) Sudah diperketat sebenarnya," kata Bagja di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Baca Juga

Menurut dia, Papua sudah masuk ke dalam kategori sangat rawan. Untuk itu, Bawaslu RI telah diwanti-wanti agar lebih peduli terhadap pulau di ujung timur Indonesia ini.

Bagja mengakui tengah mengklarifikasi kabar bahwa anggota Bawaslu Papua Tengah GT (30) diduga sebagai simpatisan KKB. GT diketahui dilantik sebagai anggota Bawaslu Puncak pada Sabtu (19/8/2023).

 

"Kami bicara Papua ya, karena Papua sudah diwanti-wanti dari awal agar peduli terhadap hal-hal seperti ini," ujarnya.

Bagja mengungkapkan ada begitu banyak rangkaian tes yang harus dihadapi untuk menjadi anggota bawaslu kabupaten/kota. Pertama, mereka harus menghadapi Computer Assisted Test (CAT). Pada tes ini, ada soal mengenai wawasan kebangsaan. Apabila seseorang lulus CAT berarti dia mampu menjawab tes wawasan kebangsaan dengan baik.

"Ya (bisa lolos jadi anggota bawaslu Kabupaten/Kota), tes wawasan kebangsaannya melewati passing grade (ambang batas) bukan hanya bagus," tambah dia.

Kedua, tes kesehatan fisik dan jiwa. Lalu, ketiga adalah wawancara dengan tim seleksi dan semi structured group discussion (ssgd) oleh Bawaslu provinsi. Setelah melewati semua seleksi itu, calon anggota Bawaslu kabupaten/kota akan dipilih oleh Bawaslu RI sebagai penentu akhir.

Ia mengatakan tidak ada seleksi tambahan untuk Papua. Sebab, Bagja menilai untuk menentukan seseorang tegak lurus terhadap Pancasila dapat dibuktikan melalui tes wawasan kebangsaan.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat dibutuhkan dalam proses seleksi anggota bawaslu kabupaten/kota.

"Seharusnya tes wawasan kebangsaan selesai, tapi tentu data dari teman-teman BIN dan kepolisian setempat seharusnya bisa terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, tidak masuk di kami," jelas Bagja.

Dia menuturkan kasus serupa juga pernah terjadi beberapa kali di Papua. Salah satunya seleksi calon anggota bawaslu tahun 2018 di Manokwari. "Dulu juga pernah ada kejadian, sehingga kami coret dari awal," tutupnya.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement