REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jajaran Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan, lembaran kuesioner yang santer diperbincangkan di jagat maya karena diduga mengandung nilai-nilai LGBT bukan dibuat oleh pihak ITB, melainkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga, merupakan mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang digelar ITB dalam kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
"Form kuesioner itu benar dari pihak ketiga atau mitra, artinya bukan dari ITB," kata Direktur Kemahasiswaan ITB Dr Prasetyo G Adhitama dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Rektorat ITB Bandung, Selasa (22/8/2023).
Prasetyo menyebut, ITB dalam hal ini Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sejatinya telah membuat kuesioner resmi yang disebarkan secara masif kepada seluruh mahasiswa baru. Dia juga mengaku tidak mengetahui adanya kuesioner tambahan dari pihak ketiga, yang saat ini menimbulkan kegaduhan karena mengandung unsur LGBT.
"Kami sebenarnya sudah memiliki kuesioner sendiri dan kami merujuk pada peraturan Kemendikbud," terangnya.
"Jadi kita sendiri juga tidak tahu bagaimana angket itu (mengandung unsur LGBT) bisa tersebar, karena di acara juga tidak ada info penyebaran angket selain angket yang dibuat oleh satgas PPKS," tegas Prasetyo.
Prasetyo juga mengungkapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Kedepannya, dia memastikan ITB akan lebih berhati-hati dan senantiasa menginstropeksi diri agar keributan serupa tidak terulang kembali.
"Ke depannya kami akan melakukan intropeksi, dan kami berterima kasih atas perhatian yang begitu besar dari masyarakat," kata dia.
Dia menambahkan, ITB sejatinya telah meminta pihak terkait untuk menutup akses kuesioner berbau LGBT tersebut tak lama setelah viral di sosial media. Pras juga menyebut bahwa kuesioner dari pihak ketiga tersebut merupakan kuesioner minor yang tidak banyak diakses oleh mahasiswa baru ITB.
"Yang tersebar di Medsos itu kan sebenarnya angket minor, yang banyak diisi oleh mahasiswa tetap angket resmi dari satgas. Dimana angket resmi itu sudah mengikuti panduan PPKS yang disusun oleh kemendikbud. Dan tidak ada poin-poin seperti yang ramai di media sosial," terangnya.
Sebagai upaya antisipasi, ke depannya ITB akan senantiasa melakukan pengecekan ulang pada materi atau poin-poin dalam kuesioner yang akan disebarkan ke mahasiswa maupun ke media sosial, kata Prasetyo.
Saat ditanya terkait kerja sama dengan pihak ketiga, Prasetyo mengatakan, ITB akan melakukan kajian lanjutan untuk memutuskan kelanjutan kontrak kerja sama.
Dia menambahkan, pihak ketiga juga telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul. Hal ini, menurut Prasetyo, juga menjadi perhatian dan pembelajaran bagi ketiga di masa depan.
"Mitra kami juga sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ketidaknyamanan ini akan menjadi perhatian mereka, jadi momen ini menjadi positif bagi mitra kita karena menjadi pembelajaran untuk ke depannya dan lebih hati-hati terhadap kondisi sosial yang ada di lokasi setempat," terangnya.
"Jadi memang pihak ketiga tersebut sudah menyampaikan permohonan maaf juga, bahwa ini bisa menyebabkan suatu kegaduhan," imbuh Prasetyo.
Ralat berita:
Republika.co.id pada Kamis (24/8/2023) mengoreksi berita ini, karena ada penyebutan nama perusahaan pihak ketiga yang tidak tepat, sebagai pihak pembuat survei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
