REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan sejumlah rencana aksi untuk mengurangi polusi udara di wilayahnya. Beberapa di antaranya ialah skema kerja di rumah atau Work from Home (WFH), dan penggunaan transportasi massal Biskita Trans Pakuan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, mengatakan masalah polusi udara yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Paling tidak dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Dedie mengaku sedang mempertimbangkan sekitar 6.649 ASN Kota Bogor untuk WFH, serta memanfaatkan Biskita Trans Pakuan untuk menuju Plaza Balai Kota Bogor dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini sedang dipertimbangkan untuk penggunaan Biskita Trans Pakuan dan juga WFH. Sedang kita pikirkan tapi belum kita putuskan,” kata Dedie, Ahad (20/8/2023).
Di samping itu, Dedie mengajak masyarakat yang tinggal di Kota Bogor untuk memanfaatkan transportasi publik, memanfaatkan trotoar dan jalur pedestrian untuk berjalan kaki. Terlebih saat ini Pemkot Bogor tengah memerbaiki sejumlah jalur pedestrian.
Menurut Dedie, perlu ada satu gerakan bersama untuk mengurangi polusi udara. “Misalnya ke warung, ke tetangga cukup jalan kaki, jarak dekat nggak usah pakai kendaraan karena emisi dari karbondioksida sudah pada tingkat yang mencemaskan,” ujarnya.
Kualitas udara Kota Bogor pada Ahad (20/8/2023) pagi masih masuk dalam kategori sedang. Indeks kualitas udara Kota Bogor per pukul 13.02 WIB mencapai 97 alias kategori sedang.
Dikutip dari laman pengukuran kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat pada angka 97. Kota Bogor pada Sabtu (19/8/2023) sempat mengalami lonjakan drastis dari indeks 69 (kategori sedang) menjadi 140 (kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil, mengaku menyepakati sejumlah rencana aksi multidimensi untuk menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek. Kepastian itu dilakukan berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah menteri, lembaga, dan kepala daerah terkait penyelesaian polusi udara di kawasan Jabodetabek.
Rencana aksi dimaksud, salah satunya adalah pengurangan mobilitas, melalui WFH yang akan kembali digalakkan di wilayah Jabodetabek. Emil mengatakan, Pemprov Jabar saat ini sudah menerapkan WFH 3+2 dan 4+1 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Skema tersebut, kata dia, rencananya akan diterapkan pula di pemerintah daerah wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi). “WFH sudah kami lakukan untuk PNS Pemprov Jabar. Ada konsep 3+2 (3 hari ke kantor + 2 hari WFH) atau 4+1 untuk jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan publik,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
