Selasa 15 Aug 2023 15:41 WIB

Pengamat: Sudah 10 Bulan Jadi Pj Gubernur, Heru Budi Belum Optimal

Pengamat sebut Heru Budi belum optimal kinerjanya selama 10 bulan jadi Pj Gubernur.

Rep: Eva Rianti/ Red: Bilal Ramadhan
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pengamat sebut Heru Budi belum optimal kinerjanya selama 10 bulan jadi Pj Gubernur.
Foto: Republika/Haura Hafizhah
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pengamat sebut Heru Budi belum optimal kinerjanya selama 10 bulan jadi Pj Gubernur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyampaikan komentarnya mengenai kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama menjabat sebagai DKI 1 sejak Oktober 2022 lalu. Menurutnya, kinerja Heru yang diketahui rangkap menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu dinilai belum maksimal. 

“Kalau saya melihatnya selama ini belum berjalan optimal,” kata Trubus kepada wartawan.

Baca Juga

Penilaian itu dilihat dari beberapa program prioritas yang dibebankan kepada Pj Heru. Terutama masalah pengendalian banjir dan penanganan kemacetan.

“Penanganan banjir itu kan baru sukses melakukan pembebasan sodetan Kali Ciliwung ya. Itu artinya dalam penanganan banjir, belum ada upaya-upaya yang dulu belum dilakukan oleh Anies seperti sumur serapan untuk dilanjutkan. Belum ada solusi lain, hanya sekedar rutinitas yaitu pengerukan setu atau kanal,” ujar dia.

 

Lalu masalah penanganan kemacetan, menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta seharusnya lebih maksimal dan jelas dalam menjalankan program-program mengatasi kemacetan yang sudah ada dan berjalan, terutama kolaborasinya dengan wilayah-wilayah perbatasan.

“Ini menjadi tantangan dan persoalan bagaimana pemukiman perbatasan, ini kan tugas Pj Gubernur apabila berkaitan dengan kemacetan. Kemacetan sampai saat ini belum ada solusi,” kata dia.

Trubus mencontohkan, kebijakan ganjil genap (gage) belum optimal karena kurang koordinasi dengan wilayah-wilayah penyangga Ibu Kota. Menurut dia, kebijakan ganjil genap seharusnya dikoordinasikan juga dengan daerah tetangga agar bisa lebih optimal dampak realisasinya.

“Tidak harus Jakarta, daerah tetangga juga terapin ganjil genap, harusnya dikoordinasikan. Jadi belum optimal, jadi hanya rutinitas saja,” tutur dia.

Selain itu, kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang masih menggantung kejelasannya. “Kebijakan ERP ya lanjutkan saja. Tidak semua 24 jalan diterapkan, tapi mungkin diprioritaskan jalan-jalan utama. ERP diterapin tapi nilainya enggak usah mahal-mahal supaya masyarakat juga diedukasi nanti secara bertahap,” kata dia.

Hal lainnya yang belum optimal dalam kebijakan penanganan kemacetan adalah tentang pembatasan usia kendaraan. Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI membatasi usia kendaraan 20 tahun. Hal itu dinilai bisa membatasi jumlah kendaraan di jalanan sehingga kemacetan bisa diminalisasi.

Selain isu banjir dan kemacetan, Trubus juga menyoroti ihwal masalah pengelolaan sampah yang masih belum juga tertangani. Terlebih baru-baru ini ramai mengenai pengelolaan sampah dengan tenaga listrik intermediate treatment facility (ITF) yang disetop oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Penanganan sampah kita kan masih menggantung dengan Bantar Gebang. Jakarta membuat ITF, sampai sekarang malah setop, tidak ada berhasil,” kata dia.

Diketahui, Heru Budi Hartono sah dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada Senin (17/10/2022). Heru menggantikan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria yang purnatugas.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement