REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf meminta Anies Baswedan segara menentukan dan mengumumkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping.
Menurutnya Muzammil, menunda-nunda penentuan cawapres akan menimbulkan dampak negatif. Muzammil menjelaskan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri atas PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sejak jauh-jauh hari telah menyerahkan kepada Anies untuk menentukan sendiri siapa sosok cawapres. Karena itu, PKS hingga kini masih menunggu Anies membuat pilihan.
"Kita tunggu dan kita hormati saja keputusan dari Capres Anies. Mudah-mudahan bisa segera agar koalisi dan publik juga mendapat kepastian. Semakin ditunda-ditunda bukan semakin baik," kata Muzammil lewat keterangannya, Sabtu (12/8/2023).
Dia menjelaskan lima alasan mengapa Anies harus menentukan sosok cawapres segera. Pertama, momentum konsolidasi partai koalisi semakin terbatas karena waktu menjelang hari pemilihan Pilpres 2024 hanya tinggal enam bulan lagi.
Kedua, dengan semakin dekatnya hari pencoblosan dan kampanye, tentu tidak banyak waktu tersisa bagi kelompok masyarakat pendukung Anies untuk berkonsolidasi.
Ketiga, hasil survei elektabilitas Anies akan "kurang positif" apabila pasangan capres-cawapres belum ditetapkan. "Karena publik juga ragu apakah akan jadi maju atau tidak calon tersebut," ujarnya.
Sebagai catatan, berdasarkan hasil sigi sejumlah lembaga survei selama beberapa bulan terakhir, elektabilitas Anies selalu berada di urutan terakhir di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Baca juga: Tirukan Ucapan Bupati Banyumas, Anies: Tidak Masalah, tidak Masalah...
Alasan keempat, terus menunda penentuan cawapres akan membuka peluang pihak-pihak yang tidak setuju dengan Anies untuk bermanuver lebih jauh.
Kelima, tidak ada lagi momentum yang perlu ditunggu untuk menentukan sosok pendamping dan menetapkan pasangan capres-cawapres. Sebab, konstelasi politik sudah diketahui dengan jelas.
"Posisi partai-partai, sikap tokoh nasional dan sikap para capres-cawapres sudah terbaca dan terinformasikan konstelasinya melalui berbagai sumber informasi sahih yang kita miliki," kata anggota DPR RI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
