Kamis 09 Oct 2025 11:44 WIB

Anies Baswedan Sebut Underground Economy Jadi Masalah Besar RI

Sekitar Rp 5 ribu triliun itu underground economy.

Rep: Kamran Dikamra/ Red: Erik Purnama Putra
Capres 2024 sekaligus gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
Foto: Republika.co.id/Kamran Dikamra
Capres 2024 sekaligus gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Capres 2024 sekaligus gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, menyoroti besarnya aktivitas perekonomian ilegal di RI. Dia menyebut, kegiatan sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah yang merugikan pemerintah Indonesia.

"Ekonomi bawah tanah adalah kegiatan perekonomian yang ilegal; kedua, yang tidak dilaporkan; ketiga, yang tidak tercatat; keempat, kegiatan informal yang memang tidak sama sekali teregistrasi. Yang dua pertama, ilegal dan tidak dilaporkan, itu adalah pelanggaran hukum," kata Anies dalam acara "Dialog Kebangsaan: Menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera" di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).

Baca Juga

Menurut Anies, ekonomi bawah tanah di Indonesia cukup besar. "Diperkirakan ukurannya adalah sekitar 24 sampai 26 persen dari perekonomian kita. Ini angka yang besar sekali. Kalau perekonomian kita diperkirakan ukurannya Rp 20 ribu triliun, maka sekitar Rp 5 ribu triliun itu underground economy," ucapnya di acara yang didakan ormas Gerakan Rakyat itu.

Anies menilai, ekonomi bawah tanah yang menjadi sumber pendanaan segala macam transaksi-transaksi yang membuat ekonomi Indonesia terperosok. "Transaksi jabatan, transaksi kebijakan, semuanya tidak bisa dicatatkan di dalam perbankan," ucap mantan rektor Universitas Paramadina itu.

Anies mengatakan, negara harus bisa menyelesaikan isu ekonomi bawah tanah tersebut jika ingin bangkit. "Apabila underground ekonomi ini masuk di dalam pencatatan kita, maka ekonomi kita harusnya sudah jauh lebih maju daripada kondisi hari ini," ujar Anies.

Saat diwawancara seusai acara, Anies mengatakan, dua hal dalam underground economy yang perlu disorot adalah kegiatan ilegal dan tidak dilaporkan. Sementara dua lainnya, yakni kegiatan yang tidak terdaftar dan informal, termasuk UMKM, jumlahnya kecil.

"Underground economy ini diproyeksikan di Indonesia sekitar seperempat dari perekonomian di Indonesia. Kalau saja ini dikoreksi, yang melanggar hukum ditegakkan hukumnya, yang tidak melaporkan dikejar supaya melapor, bayangkan betapa besar penambahan pada catatan ekonomi kita. Jadi yang tercatat hari ini di dalam perekonomian kita itu hanya sekitar tiga perempatnya, seperempatnya tidak tercatat," ucap Anies.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement