REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi di Daerah-Komponen B di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023).

Rakor yang dipimpin Dirjen Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, tersebut dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan kapasitas komisi irigasi (komir) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Resturady menjelaskan, target sasaran di RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi.

Caranya, melalui indikator terbangunnya satu juta hektare lahan sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak seluas tiga juta hektare. Selain itu, sambung dia, terkait sumber daya air (SDA) dan irigasi juga perlu digalakkan pembangunannya. Hal itu mencakup kegiatan strategis berupa pembangunan 60 bendungan dan 500 ribu hektare daerah irigasi.

Kemudian, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,9 juta hektare, modernisasi irigasi di daerah terpilih, serta membangun 1.000 embung. "Terkait perluasan irigasi, khususnya di Pulau Jawa ini sudah sulit dikarenakan terdapat pertumbuhan penduduk sehingga untuk lahan persawahan semakin berkurang sehingga dilakukan modernisasi irigasi," ucap Restuardy di Kota Bandung, Rabu (26/7/2023).

Menurut Restuardy, salah satu kelembagaan pengelolaan irigasi yang dapat memberikan sumbangsih peningkatan kinerja pelayanan air yang efektif, efisien, dan berkelanjutan adalah komir. Dia menyebut, komir merupakan salah satu wadah untuk koordinasi dan komunikasi antarwakil pemerintah daerah dan perkumpulan petani pemakai air.

Termasuk juga pengguna jaringan irigasi dalam pengelolaan irigasi. Dengan begitu, keberadaan komir mampu mendorong pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kepentingan masyarakat.

"Komir mempunyai peran sentral dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui koordinasi dan komunikasi, baik pada aspek penyediaan air, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung ketahanan pangan," ucap Restuardy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika