REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus menanggapi klaim yang menyebut Dewan Pakar Partai Golkar mendorong musyawarah luar biasa (Munaslub). Tujuan forum tersebut diketahui untuk menggeser Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Enggak ada (dorongan munaslub), di rapat Dewan Pakar itu enggak ada kok," singkat Lodewijk menjawab tegas, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Ditanya terkait kabar yang menyebut adanya ketidakpuasan terhadap kinerja Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar, ia kembali menjawab singkat. "Ya kepala orang isinya macam-macam kita tidak tahu lah, tapi yang jelas dari Dewan Pakar tidak ada," ujar Lodewijk.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa partainya di bawah kepemimpinan Airlangga sangat solid. Klaim adanya dorongan munaslub untuk mengganti ketua umum juga ditegaskannya tak benar.

Ia menjelaskan, munaslub dapat digelar jika dihadiri oleh dua per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Hal tersebut sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partainya.

"Tidak ada satupun di antara 38 provinsi (mendorong munaslub). Kemarin di dalam Rakernas 38 DPD provinsi semua memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto," ujar Ace di Gedung Nusantara II.

Partai Golkar saat ini tengah fokus untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Fokus itu hadir di bawah kepemimpinan Airlangga yang diputuskan lewat rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar awal Juni lalu.

"Kita semua solid memastikan supaya Golkar menang di dalam Pemilu 2024 dan Pak Airlangga di dalam Rakernas kemarin sudah diberikan mandat untuk melakukan koalisi dan melakukan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik yang ada," ujar Ace yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Diketahui, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Dewan Pakar Partai Golkar telah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Airlangga. Dua poin utamanya, pertama adalah meminta Menteri Koordinator Perekonomian itu segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden (capres).

Kedua, Partai Golkar harus membentuk poros baru untuk kendaraan politik Airlangga sebagai bakal capres. Jika dua poin tersebut tak terlaksana, musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi.

"Kalau (poin satu dan dua) tidak dilaksanakan maka otomatis, bukan tidak dilaksanakan, kalau Airlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia (tidak) menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan Munaslub," ujar Ridwan dalam konferensi persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika