REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan membahas mengenai nasib warga yang tinggal di atas tumpukan sampah di mawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara. Rencananya dilakukan upaya pemindahan warga ke rumah susun sewa (rusunawa) agar menempati tempat tinggal yang lebih layak.
"Kita koordinasikan dengan teman-teman wilayah, wali kota, untuk mendata," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistiyaningrum dalam rapat bersama Komisi D di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Pendataan itu dilakukan untuk mencari tahu jumlah warga Kapuk Muara yang ber-KTP DKI dan ber-KTP non DKI. Untuk diketahui, rusunawa milik Pemda hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI.
Retno menyebut, ada sejumlah rusunawa yang masih tersedia untuk menampung para warga Kapuk Muara. Dia berharap para warga bersedia dan bisa berpindah ke rumah susun. "Unitnya sudah ada, tapi kita sedang verifikasi apakah warga tersebut ber-KTP DKI atau tidak," tutur dia.
Sebelumnya, Warga Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dikabarkan telah bertempat tinggal lama di rumah yang berada di atas tumpukan sampah. Legislator meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyediakan rusunawa untuk para warga yang tinggal di tempat yang kurang layak tersebut.
"Memang harus kita akui bahwa rusunawa masih sangat diperlukan. Memang dari Komisi D selalu mendorong pemerintah untuk membangun rusunawa banding DP Rp0 atau lain sebagainya," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kepada wartawan, Senin (3/7/2023).
Ida mengatakan, ada banyak masyarakat yang tinggal di tempat-tempat tidak layak di Ibu Kota. Warga di Kapuk Muara itu hanya salah satunya. Pemprov DKI harus memberikan atensi yang lebih pada nasib mereka. Menurut penuturannya, opsi rusunawa yang bisa digunakan oleh para warga yakni Rusunawa Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara.
"Untuk saat ini memang rusunawa yang masih banyak yang kosong di Nagrek, Cilincing. Memang lumayan jauh, tapi saya yakin kalau fasilitas dilengkapi, masyarakat yang tinggal secara tidak layak di kolong tol, kolong jembatan, dan di Kapuk Muara, mereka mau, sekali lagi dengan catatan jika fasilitas dilengkapi," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
