REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menanggapi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar 81,2 persen. Angka tersebut menurut Indikator Politik Indonesia merupakan yang tertinggi sejak survei dilakukan pada 1999.
"Jadi, kalau Kejaksaan Agung memenangkan hati rakyat, itu saya kira yang disurvei dan kemudian memenangkan hati rakyat ini dan kemudian memberikan apresiasi yang bagus, ya itulah yang didapat," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Ditanya, apakah tingginya kepercayaan publik terhadap Kejagung karena lembaga tersebut berani menyelidiki kasus-kasus besar? Ia mengaku tak tahu apa yang menjadi landasan survei tersebut. Namun, sekali lagi, angka tersebut merupakan bukti bahwa kinerja lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu.
"Dengan tindakan-tindakannya, 'Yang mana aja Pak Pacul?' Ya saya ndak tahu yang mana saja yang dipersepsi oleh rakyat, karena saya bukan surveinya, understand? Clear," kata Bambang.
"Jadi, (Kejagung) memenangkan hati rakyat, itu bukan memenangkan pikiran rakyat, memenangkan hati rakyat. Itu legitimasi tertinggi, jadi kalau hari ini Kejaksaan Agung mendapat legitimasi tertinggi itu, ya itulah buah dari kinerjanya," ujarnya.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Menariknya, Kejaksaan Agung (Kejagung) berada di peringkat ketiga dengan kepercayaan publik sebesar 81,2 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak lembaganya melakukan survei sejak 1999. Biasanya kepercayaan publik terhadap Kejagung berada di angka rata-rata 60 persen.
"Menurut kami, ini kali pertama Kejaksaan Agung menempati trust paling tinggi dalam sejarah. Biasanya mereka di kisaran 60-an (persen), tapi setahun terakhir konsisten di peringkat ketiga, tapi itupun belum pernah menyentuh angka 80 persen, baru kali ini 81,2 persen," ujar Burhanuddin dalam rilis daringnya, Ahad (2/7/2023).
Ia menjelaskan, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara adalah bentuk kepercayaan terhadap demokrasi. Salah satunya ditentukan oleh seberapa publik percaya terhadap lembaga-lembaga demokrasi.
"Lembaga-lembaga demokrasi adalah etalase sekaligus wajah demokrasi yang akan dinilai publik. Kalau misalnya lembaga-lembaga politik demokrasi ini gagal mencerminkan kehendak demokrasi, kemungkinan iman publik terhadap demokrasi juga menurun," ujar Burhanuddin.
"Jika mereka publik ini, responden ini percaya lembaga demokrasi accountable, bisa menjalankan kinerjanya maka besar juga iman mereka terhadap demokrasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
