REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim turun langsung melihat langsung ke lapangan permasalahan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Abdul Fikri menilai Nadiem harus sering komunikasi dan koordinasi langsung.

Apalagi, kadang persoalan tidak dapat tergambar data-data yang disampaikan pejabat-pejabat di bawahnya. Fikri sendiri banyak menerima masukan dari kolega-kolega di perguruan tinggi atas maraknya permasalahan kampus-kampus di Indonesia. Tidak cuma rektor-rektor PTN, ada pula PTS, pakar-pakar dan pengamat pendidikan.

"Salah satunya (masukan) agar Mas Menteri lebih sering turun ke bawah mengunjungi kampus-kampus, baik negeri maupun swasta," kata Fikri kepada Republika.co.id, Selasa (4/7/2023).

Ia mengingatkan, saat ini ada beberapa polemik terkait dunia pendidikan tinggi. Antara lain evaluasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Tidak sedikit yang merasa PTNBH minim kontrol dari pemerintah.

Mulai dari pengelolaan keuangan dan penerimaan mahasiswa. Padahal, MK sudah memutuskan aset-aset PTNBH tetap milik negara, tetap milik wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangannya.

Selain itu, banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meminta perimbangan jatah APBN dalam sektor pendidikan. Sebab, anggaran bagi PTN mencapai 96 persen, sedangkan bagi PTS dialokasikan hanya sekitar empat persen.

"Meskipun sekarang ada skema competitive fund, PTN dan PTS punya peluang yang sama, namun masih jauh perbandingan alokasinya," ujar Fikri.

Ia menambahkan, tidak sedikit PTS mengeluhkan kuota penerimaan PTN-BH yang bisa sampai puluhan ribu mahasiswa setiap tahun. Ini berpotensi mematikan PTS yang jumlahnya mencapai 90 persen total kampus Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika