REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pembahasan terkait calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) merupakan kewenangan dirinya dan Prabowo Subianto. Ia membantah, jika PKB menunggu mahar politik dari sosok-sosok yang ingin menjadi cawapres dari Prabowo.
"Enggak ada (mahar politik), siapa yang mau ngasih juga, enggak ada yang mau," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Di samping itu, ia juga menanggapi pernyataan sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan keinginannya untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. PAN juga mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres dari Prabowo.
Ungkapnya, PAN maupun Erick belum pernah menemui PKB terkait keinginan tersebut. Termasuk penawaran PAN yang menyodorkan nama Erick untuk menjadi pendamping Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Sampai hari ini belum pernah disampaikan ke kita," ujar Muhaimin.
Ia sendiri menjelaskan, Partai Gerindra dan PKB sudah meneken piagam deklarasi pada Agustus 2022. Salah satu poin kesepakatannya adalah kewenangan dirinya dan Prabowo dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
Muhaimin juga menyampaikan hasil Muktamar PKB, yang memutuskan untuk mengusungnya pada Pilpres 2024. Baik sebagai calon presiden (capres) atau cawapres. "Soal pasangan tentu tergantung saya rapat dengan Pak Prabowo, yang itu dalam proses yang nanti akhirnya kita sampaikan ke publik," ujar Muhaimin.
Muhaimin juga enggan menanggapi lebih lanjut terkait penyataan-pernyataan dari para elite PAN yang kerap menyebut keinginannya bergabung dengan KKIR. Tegasnya, PKB dalam posisi menunggu sikap resmi PAN.
"Sampai hari ini pertemuan demi pertemuan berlangsung, tetapi posisi PKB adalah posisi menunggu pernyataan resmi dari masing-masing partai yang akan bergabung," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika