REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi telah melakukan pengembalian gaji pegawai ke kas daerah sebagai tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan APBD 2022 Kota Bekasi. Kepala Disdik Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar, mengatakan pengembalian gaji berawal dari hasil pemeriksaan BPK untuk tahun anggaran 2022.
Kala itu, terdapat kekurangan potong atas ketidakhadiran tenaga kerja kontrak (TKK) yang diakibatkan adanya ketidaksesuain data yang diunggah dan disampaikan oleh sekolah kepada Disdik Kota Bekasi. Padahal, hal itu menjadi dasar dalam penggajian dengan hasil rekam di aplikasi absensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Uu Saeful menyampaikan, berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat Pemkot Bekasi melakukan review atas pembayaran gaji di Disdik Kota Bekasi. Dengan hasil peninjauan itu, terdapat kekurangan potong atas beban gaji di Disdik Kota Bekasi yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara absensi yang disampaikan oleh sekolah dan hasil absen sidik jari yang ada di sekolah sebesar Rp 338 juta.
"Atas dasar hasil review tersebut, Dinas Pendidikan melakukan penagihan untuk dilakukan pengembalian terhadap kelebihan pembayaran tersebut," kata Uu Saeful di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/6/2023).
Dia mengatakan, hasil penagihan kepada TKK yang kurang potong, disetorkan kembali ke kas daerah melalui Bank Jabar Banten (BJB) menggunakan format bend 17. Pengembalian itu selanjutnya dilaporkan ke BPK Perwakilan Jawa Barat. "Keterangan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas dugaan pungli dan pemotongan gaji TKK yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi," kata Uu Saeful.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
